YOGYAKARTA beritametro.id– Bertempat di Keraton Yogyakarta pada Kamis (23/7/2026), sebuah pertemuan tertutup nan krusial digelar oleh sejumlah tokoh bangsa, eks pimpinan lembaga negara, hingga tokoh lintas agama bersama Sultan Hamengku Buwono X. Pertemuan ini menyoroti makin parahnya kondisi hukum nasional dan menyepakati satu dorongan utama: percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Sejumlah figur penting yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain istri Presiden RI ke-4 Sinta Nuriyah Wahid, Alissa Wahid, Pendeta Gomar Gultom, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta dua mantan pimpinan KPK, Erry Riyana Hardjapamekas dan Laode M. Syarif, bersama jajaran akademisi serta cendekiawan.
Keraton Jogja dan Refleksi Sejarah Bangsa

Para tokoh menilai Keraton Yogyakarta memiliki rekam jejak dan andil sejarah yang sangat besar bagi perjalanan Republik Indonesia, mulai dari menjadi ibu kota negara di masa-masa kritis perjuangan hingga peran vital Sultan HB X sebagai salah satu deklarator Deklarasi Ciganjur pada Reformasi 1998.

Berangkat dari histori tersebut, para tokoh bangsa ini kembali mengetuk pintu Keraton untuk menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi penegakan hukum yang dinilai makin terperosok.
Para tokoh menegaskan bahwa perbaikan sistem hukum dan perumusan regulasi yang tegas merupakan fondasi utama. Jika penegakan hukum kembali berjalan lurus dan berkeadilan, kepercayaan publik terhadap negara akan pulih secara bertahap.

RUU Perampasan Aset Jadi Solusi Kunci
Dalam pembahasannya, RUU Perampasan Aset disepakati sebagai instrumen hukum paling krusial untuk menyelesaikan berbagai benang kusut permasalahan bangsa, khususnya pemberantasan korupsi dan penataan integritas para penyelenggara negara.

Melalui pertemuan strategis ini, para tokoh lintas sektor tersebut berkomitmen untuk terus mendorong DPR dan Pemerintah agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset demi mengembalikan marwah hukum serta masa depan Indonesia yang bersih dan berintegritas.(red/BM/dea)