Dewan Pendidikan Tanggapi Hasil Temuan dan Laporan KPAI Terkait Pelanggaran Hak Anak di Arena Kampanye. Begini Tanggapannya
SURABAYA (BM) - Data laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat paling banyak pelanggaran hak anak selama rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) yakni membawa anak ke arena kampanye, ditanggapi Dewan Pendidikan Surabaya, merupakan hal yang lumrah dalam perspektif edukasi.
"Dilibatkannya anak dalam kegiatan politik, sejatinya adalah hal yang wajar kalau dilihat dalam perspektif edukasi, tapi hal ini melanggar aturan yang dikeluarkan oleh ketentuan pemilu, ada dilema ketika ortunya pegiat politik dan anaknya butuh perlindungan orang tua," ulas Isa Ansori, anggota Dewan Pendidikan Surabaya ketika dikonfirmasi melalui whatsapp-nya, Rabu (7/2/2024).
Isa menyampaikan alangkah eloknya kegiatan kampanye partai politik (Parpol) atau tim kampanye untuk mengalokasikan tempat khusus bagi anak-anak.
"Sehingga menurut saya kalau toh harus melakukan kegiatan politik ada baiknya partai politik atau panitia kegiatan menyediakan tempat bagi anak anak untuk berkegiatan di luar kegiatan politik yang ada," ungkapnya.
Sekadar diketahui, selama satu tahun pengawasan KPAI dalam rangkaian kontestasi Pemilu 2024, ada enam kasus yang diadukan kepada KPAI, dan 47 kasus temuan KPAI di media sosial.
“Ini paling banyak, paling susah dicegah, baik kampanye-kampanye rapat umum maupun kampanye dalam bentuk perkumpulan komunitas,” kata Sylvana Apituley anggota KPAI.
Menurutnya, dari sejumlah kasus itu, ada 15 bentuk pelanggaran hak anak selama Pemilu 2024.
“Kami menemukan ada pengulangan pelanggaran, juga ada pelanggaran yang baru,” pungkasnya.
