SURABAYA (BM) - Pengusaha di sektor ekspor-impor mengeluhkan lambatnya proses pemeriksaan kontainer di pelabuhan sejak pertengahan Februari 2025. Mereka menilai kondisi ini berdampak pada biaya operasional yang meningkat akibat demurrage dan penumpukan barang.

Salah satu pengusaha, sebut saja Y, menyampaikan keresahannya terkait kebijakan ini. “Kami sebagai pelaku usaha jasa impor di daerah sangat dirugikan dengan aturan dan kebijakan yang dibuat oleh Dir P2 Bea dan Cukai Pusat,” ujarnya, Rabu (26/2).

Ia juga menyoroti dampak finansial yang ditimbulkan akibat penundaan pemeriksaan tersebut. “Kami mengalami kerugian yang sangat besar diakibatkan biaya demurrage dan penumpukan. Kami merasa mendapatkan ketidakadilan dengan aturan dan kebijakan dari Dir P2 Bea dan Cukai Pusat,” paparnya.

Menurutnya, perintah untuk menghentikan pemeriksaan kontainer di berbagai pelabuhan kota besar telah diberikan sejak 17 Februari 2025. Hal ini membuat aktivitas di pelabuhan terhambat.

“Dengan ini kami meminta tolong kepada Bapak Ketua DPR Komisi III untuk memeriksa Dirjen Bea dan Cukai khususnya Dir P2 Pusat yang bernama Rizal,” tegasnya.

Sesuai rencana surat akan dikirim kepada Ketua Komisi III DPR RI agar permasalahan ini mendapat perhatian serius. Mereka berharap ada solusi agar pengawasan tetap berjalan efektif tanpa menghambat arus perdagangan.

Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal memberikan klarifikasi terkait isu ini. “Tidak ada perintah itu. Yang ada Bea Cukai melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih,” katanya. 

Sementara itu, Humas Bea Cukai, Sudiro menegaskan bahwa pada prinsipnya tidak ada larangan bagi para importir untuk mengajukan dokumen impor. "Pasti akan dilayani sesuai ketentuan yang berlaku," paparnya. (arf/tit)