Sidoarjo, beritaMetro.id– Pelaksanaan program ketahanan pangan berbasis alokasi 20 persen Dana Desa di Jawa Timur dinilai memerlukan perlindungan regulasi dan jaminan pasar yang konkret dari pemerintah di atasnya. Tanpa adanya proteksi dan jejaring fasilitasi yang kuat, modal usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai rentan menyusut dan berujung formalitas semata.

Aspirasi tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Pimpinan Cabang ( DPC) Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Jawa Timur yang juga Kepala Desa Bakungtemenggungan , Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Abu Dawud, S. Ars di sela-sela Rapat Koordinasi Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Jawa Timur.

Abu Dawud mengungkapkan bahwa secara prinsipil, struktur pemerintahan desa dan BUMDes telah siap melaksanakan program prioritas pemerintah pusat maupun daerah. Namun, skema pelaksanaannya di lapangan kerap menghadapi kendala pemasaran akibat minimnya keterlibatan BUMDes dalam rantai pasok lokal.

"Kami yang ada di bawah ini adalah pelaksana program, baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten. Terkait program ketahanan pangan 20 persen yang dialokasikan ke BUMDes, harapan kami BUMDes diberi peran nyata untuk menjadi supplier (penyuplai) kebutuhan bahan pangan, seperti di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atau program komoditas harian di wilayah kecamatan masing-masing," ujar Abu Dawud.

Ia menyayangkan praktik yang selama ini berjalan, di mana pengadaan bahan pangan skala besar sering kali justru mengambil dari pabrik atau pengusaha besar di luar wilayah desa, alih-alih mengoptimalkan potensi BUMDes lokal.

"Selama ini banyak yang beli daging ayam atau telur langsung ke pabrik atau pengusaha besar. Padahal kalau BUMDes yang dilibatkan untuk budidaya ayam telur, ayam pedaging, hingga sayur-mayur, modal Dana Desa akan berkembang, menghasilkan profit, sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga lokal," terangnya.

Abu Dawud menegaskan, pemerintah daerah maupun pusat harus hadir memberikan rekomendasi dan memfasilitasi jejaring kemitraan (stakeholder) agar BUMDes memiliki kepastian pasar (market) yang berkelanjutan.

"Jika tidak ada kewajiban atau fasilitasi dari pemerintah atas, BUMDes tidak punya pasar yang menentu dan konsepnya tidak tertata. Akibatnya modal usaha rentan susut. Jangan sampai program ketahanan pangan ini hanya menjadi beban tanggung jawab Kepala Desa dan BUMDes tanpa ada pengamanan unit usaha," tegasnya.

Selain masalah BUMDes, Abu Dawud juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam perumusan tata ruang dan pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) bersama Kemendagri, agar regulasi tata guna lahan di tingkat bawah benar-benar selaras dengan kebutuhan pembangunan masyarakat desa Dan Program strategis Nasional.

Melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan struktur desa, pihaknya optimistis BUMDes se-Jawa Timur mampu berkembang menjadi pilar utama kemandirian ekonomi warga dan penyerap tenaga kerja di pedesaan.( Dea )