DENPASAR – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali resmi mengumumkan arah kebijakan strategis baru. Berfokus pada penataan akses, transformasi digital terintegrasi, serta penguatan komitmen bebas korupsi di lingkungan kerja pelayanannya.Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, A.Ptnh., M.H., QCRO., menegaskan akselerasi program prioritas ini dirancang khusus untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan pemenuhan hak hukum pertanahan masyarakat di Pulau Dewata.

"Fokus utama kami saat ini adalah mematangkan persiapan Penataan Akses Reforma Agraria. Kami ingin memastikan tanah yang telah terdaftar tidak hanya memberikan kepastian hukum. Tanah tersebut juga harus memberikan nilai ekonomi nyata bagi masyarakat adat serta para petani di Bali," kata Eko Priyanggodo saat memaparkan arah kebijakan barunya di Denpasar.

Selain penguatan reformasi agraria, BPN Bali gencar mendorong perluasan penerbitan Sertipikat Elektronik (E-Certificate) di seluruh kantor pertanahan kabupaten/kota. Langkah digitalisasi dokumen pertanahan yang bersertifikasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini ditargetkan mampu menutup ruang gerak mafia tanah.

Transisi ini sekaligus meminimalisir risiko tumpang tindih kepemilikan lahan.Pada aspek tata ruang, institusinya juga mulai mengintensifkan sosialisasi kebijakan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan sesuai amanat regulasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2024. Program ini diarahkan agar pemanfaatan tanah di wilayah Bali berjalan lebih produktif, berdaya guna, dan berkelanjutan.

Transformasi pelayanan pertanahan di Bali ini diimbangi dengan pengawasan internal yang ketat. Eko Priyanggodo menekankan bahwa seluruh loket pelayanan publik harus menerapkan prinsip akuntabilitas prima demi mengikis praktik pungutan liar dan korupsi.

"Semua lompatan teknologi ini tidak akan berarti tanpa adanya perubahan kultur kerja. Oleh karena itu, penguatan Zona Integritas di loket pelayanan publik menjadi harga mati. Kami menekankan pelayanan yang humanis, akuntabel, transparan, serta bersih dari korupsi," tutup Kakanwil BPN Bali tersebut.

Melalui integrasi program reforma agraria, akselerasi sertifikasi digital, dan penataan ruang, Kanwil BPN Bali optimistis mampu menyajikan kepastian hukum pertanahan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Bali.(dicky)