Jateng (BM) - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah, Lampri., A.Ptnh., S.H, M.H telah melaksanakan berbagai program dan inisiatif selama masa jabatannya di Jawa Tengah. 

Apa saja? Berikut adalah beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan:

Pertama yakni Kunjungan Kerja ke Polda Jawa Tengah untuk Mendukung Ketahanan Pangan.

Lampri, didampingi oleh Kepala Kantor Pertanahan se-eks Karesidenan Semarang, melakukan kunjungan kerja ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan sinergi antara Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah.

“Dalam pertemuan tersebut, dibahas kerjasama terkait pensertipikatan tanah Polri dan dukungan terhadap lahan jagung untuk ketahanan pangan,”tuturnya, dalam sambungan seluler ke redaksi ini.

Lalu mengadakan, audiensi dengan Organisasi Masyarakat untuk Mendukung 8 Program Prioritas. mantan kakanwil Jawa Timur ini, menerima audiensi dari organisasi masyarakat Gerakan Jalan Lurus (GJL) dan Gerakan Anti Mafia Tanah Republik Indonesia (GAMAT-RI). Pertemuan ini membahas delapan program prioritas 100 hari kerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. 

Program-program tersebut meliputi penyerapan anggaran, penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2025, persiapan Kabupaten/Kota Lengkap, implementasi layanan elektronik, penyertifikatan tanah wakaf, redistribusi tanah, implementasi eksistensi, dan zona integritas. “ Kami, menekankan pentingnya sinergi dengan berbagai pihak untuk mencapai target program tersebut,”sebutnya lagi.

Kemudian dalam Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja di Karesidenan Pati telah dilakukan sebagai upaya 

dalam mengoptimalkan capaian kinerja tahun 2025, Lampri melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan se-eks Karesidenan Pati. 

“Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja, termasuk progres persiapan PTSL tahun 2025, persiapan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap, implementasi pelayanan elektronik, redistribusi tanah, tanah wakaf, implementasi eksistensi, dan zona integritas.’ ulasnya.

Lampri juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mempermudah koordinasi dan pelaksanaan program. 

“Melalui berbagai program dan inisiatif tersebut, kami berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan BPN di Provinsi Jawa Tengah, guna mewujudkan kepastian hukum atas tanah dan kesejahteraan masyarakat.” pungkasnya.(dea)