MALANG (BM) – Perum Jasa Tirta I (PJT I) melakukan langkah pengamanan serta koordinasi dengan aparat terkait menyusul adanya dinamika di kawasan Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, sejak Senin malam (30/3) hingga Selasa (31/3).

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kapolres Malang, kegiatan operasional di Bendungan Lahor direncanakan akan dilanjutkan kembali dengan pendampingan personel kepolisian. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan objek vital nasional (obvitnas) serta memastikan operasional tetap berjalan dengan aman dan tertib, mengingat pentingnya fungsi bendungan bagi masyarakat luas.

Di sisi lain, PJT I menegaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya bagi warga sekitar Bendungan Lahor telah diberlakukan sebelumnya. Kebijakan ini mencakup wilayah Dusun Rekesan dan Desa Jambuwer di Kecamatan Kromengan serta Desa Karangkates di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, serta Desa Selorejo, Ngreco, Boro, dan Olak-alen di Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar.

Pembebasan biaya tersebut diberikan bagi warga sekitar, termasuk pelajar serta pelaku usaha kecil seperti UMKM dan pedagang sayur. Kebijakan ini merupakan bagian dari pengelolaan kawasan yang telah direncanakan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar.

“PJT I berkomitmen untuk menjaga keamanan aset negara serta memastikan operasional berjalan sesuai ketentuan. Pengelolaan Bendungan Lahor mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 181 Tahun 1996, yang memberikan kewenangan kepada PJT I untuk mengelola dan memanfaatkan aset pemerintah guna mendukung pembiayaan operasional, pemeliharaan, dan pengamanan. Pengelolaan tersebut juga sejalan dengan ketentuan terkait objek vital nasional maupun penyerahoperasian Bendungan Lahor kepada PJT I,” ujar Aris Widya, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat PJT I.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PJT I, Erwando Rachmadi, menegaskan pentingnya dukungan seluruh pihak dalam menjaga keberlangsungan fungsi bendungan.

“Bendungan Lahor merupakan bagian dari infrastruktur strategis yang memiliki potensi risiko, baik yang berasal dari aspek teknis seperti keruntuhan bendungan maupun dari kondisi hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan peran serta semua pihak untuk menjaga ketertiban serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif, sehingga fungsi bendungan dapat terus berjalan optimal bagi kepentingan masyarakat luas,” ujar Erwando. 

Pemeliharaan yang dilakukan di bendungan lahor oleh PJT I 

1. pengaspalan jalan bendungan lahor secara berkala dengan periode tertentu. 

2. Pembuatan revetmen liftbank untuk perkuatan dan stabilisasi bendungan lahor

3. pemasangan automatic water level recorder (awlr) untuk pencatatan tinggi muka air di bendungan lahor sehingga

 pemantauan dapat dilakukan secara langsung melalui Smart Water Management System dan Command Center di kantor pusat  

4. secara rutin harian melakukan pembersihan rip rap lahor

Sedangkan untuk tiga tahun terakhir

1. Tahun 2023= pengaspalan jalan lahor

2. Tahun 2023= Perbuatan rivetemen lifbank lahor

3. tahun 2024= pemasangan awrl bendungan lahor

4. Untuk rutin pembersihan rip rap lahor pak

5. Tahun 2025= Pemasangan alat ukur Prisma robotik

6. Tahun 2025 = Pengecatan HJV Lahor

7. Tahun 2022= pembuatan transboom lahor

8. Tahun 2024= Pengeboran GWL rembesan Puncak bendungan lahor 8 titik

9. Kegiatan Rutin Pengecekan rembesan Lahor

10. Kegiatan Rutin Pengukuran setelment bendungan lahor. (sef)