SURABAYA (BM) - 9 Juru Bicara Fraksi menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada Kamis (09/04/2026).

Rapat penyampaian Pemandangan Umum Fraksi dipimpin oleh Sri Wahyuni, S. Kep, Ns, didampingi oleh Gubernur Jawa Timur, Hj. Dr. Khofifah Indar Parawansa, M.Si, serta Ketua DPRD Jawa Timur, Drs. M. Musyafak dan dihadiri oleh 82 anggota dewan. Dalam penyampaian tersebut seluruh Fraksi, melalui juru bicara masing masing, telah menyampaikan masukan dan sorotan, atas LKPJ Gubernur Jatim tahun Anggaran 2025. Khususnya masih adanya 67 indikator, yang belum tercapai 100 persen.

Harisandi Savari, Juru Bicara F-PKS, menyampaikan apresiasi fraksinya sekaligus mempertanyakan beberapa poin penting seperti penjelasan atas rincian komponen PAD termasuk peran BUMD dalam perolehannya serta realisasi dan kualitas belanja daerah; struktur belanja yang didominasi belanja operasi; IKU pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada konsumsi dan industri besar, pengentasan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM); serta tindak lanjut dan penguatan komitmen juga konsistensi terhadap rekomendasi DPRD sebelumnya.

Juru Bicara Fraksi PPP-PSI, Hj. Zeiniye, S.Ag., M.E., menyatakan pada prinsipnya Fraksi PPP-PSI menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan pembahasannya, disertai apresiasi atas capaian kinerja seperti pertumbuhan ekonomi, IPM, dan realisasi pendapatan daerah.

Namun, Fraksi PPP-PSI juga menyampaikan catatan kritis terkait ketimpangan ekonomi, investasi, kemiskinan, lingkungan hidup, serta efektivitas belanja daerah, sehingga LKPJ ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja dan pelayanan publik ke depan.

Juru Bicara F-PKB, Ahmad Athoillah, menghendaki Gubernur melakukan perbaikan kinerja konkret terkait kualitas lingkungan hidup sekaligus 3 rekomendasi terkait penguatan IKLH; meminta penjelasan atas bentuk kebijakan afirmatif sebagai bentuk pengentasan kemiskinan; persistensi tingkat pengangguran terbuka di pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur; serta menyoroti dan menekankan beberapa indikator kinerja daerah yang menjadi parameter kunci kesuksesan visi misi program prioritas Gubernur.

Erma Susanti, S.E., M.Si., Juru Bicara F-PDIP menyampaikan pandangan fraksi terhadap urgensi dampak manfaat anggaran. Oleh karena itu, Fraksi memohon jawaban dan penjelasan eksekutif terhadap persoalan penyerapan anggaran, dasar kebijakan perubahan indikator, serta beberapa poin dalam IKU (termasuk Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Risiko Bencana, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Indeks Ketimpangan Gender). Untuk itu terdapat 9 rekomendasi dari Fraksi PDIP sebagai upaya strategis perbaikan kualitas pembangunan daerah.

Juru Bicara Fraksi Gerindra, Dr. dr. Benjamin K., M.Kes., MARS., Ph.D., menyatakan sikap Fraksi Gerindra sebagai mitra kritis pemerintah dengan tetap memberikan apresiasi atas capaian kinerja, namun menekankan perlunya evaluasi yang lebih substantif terhadap dampak nyata pembangunan. Fraksi Gerindra memandang bahwa keberhasilan tidak cukup diukur dari capaian angka semata, melainkan dari sejauh mana hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat secara adil dan merata.

Sumardi, S.H., M.H., Juru Bicara Fraksi Golkar menyatakan kinerja Pemprov Jawa Timur TA 2025 telah menunjukkan capaian positif, namun masih memerlukan perhatian pada kejelasan implementasi program strategis, efektivitas pemanfaatan anggaran, serta keberlanjutan kebijakan diberbagai sektor prioritas. Fraksi Golkar mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar lebih tepat guna, terukur, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Juru Bicara Fraksi Demokrat, Dr. H. Rasiyo., M.Si, menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 yang dinilai tinggi dan melampaui berbagai target indikator, sehingga menumbuhkan optimisme terhadap keberlanjutan pembangunan daerah ke depan.

Namun demikian, Fraksi Demokrat juga menegaskan perlunya penguatan akuntabilitas melalui penyediaan data yang lebih komprehensif, penjelasan atas keterkaitan realisasi anggaran dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perumusan langkah strategis yang lebih terukur dan transparan guna memastikan efektivitas kebijakan dan peningkatan kinerja pemerintahan secara berkelanjutan.

Fraksi NasDem menunjukkan sikap apresiatif namun tetap kritis terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025, dengan menegaskan bahwa dokumen tersebut harus dimaknai sebagai instrumen evaluasi yang substantif terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan. H. Agus Wahyudi, Jubir Fraksi NasDem menekankan bahwa LKPJ tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban politik, moral, dan konstitusional kepala daerah kepada masyarakat, sehingga capaian kinerja perlu dianalisis secara mendalam agar benar-benar mencerminkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Senada dengan fraksi sebelumnya, Fraksi PAN menyampaikan penghargaan dan catatan kritisnya atas LKPJ Tahun 2025 antara lain terkait penyusutan kontribusi PAD, kinerja belanja dan dampak nyata inklusif, evaluasi komponen belanja, perincian pertumbuhan dan kemunduran per sektor ekonomi, kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan strategi mengurangi kemiskinan kronis di Jawa Timur.