SURABAYA (BM) - Ketua Umum AAI terpilih Tjandra Sridjaja Pradjonggo mengkritisi kualitas sumber daya manusia advokat. Ia menilai masih ada advokat yang belum memahami dasar prosedur di ruang sidang sehingga berpotensi merusak nama baik profesi.

Tjandra menyampaikan hal itu setelah ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat AAI masa bakti 2026–2031 dalam Sidang Pleno 2 Munaslub AAI di Surabaya, Jumat (18/9/2026).

Menurut Tjandra, persoalan kualitas advokat tidak cukup hanya disesalkan. Perlu ada upaya bersama untuk memperbaikinya. “Kita tidak bisa sekadar menyesali keadaan, kita harus mengubahnya bersama-sama,” ujar Tjandra.

Ia juga menegaskan kembali makna profesi advokat sebagai officium nobile atau profesi yang mulia. Pengayoman, kata dia, tidak hanya ditujukan kepada advokat yang sudah mapan, tetapi juga kepada rekan seprofesi yang sedang berada dalam posisi sulit.

Untuk memperkuat organisasi sekaligus memberikan kemudahan kepada anggotanya, AAI menyiapkan kartu anggota baru yang direncanakan berlaku selama 5 tahun. Kartu tersebut juga akan diberikan secara cuma-cuma alias gratis.

Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya Tjandra menjadikan AAI sebagai organisasi yang nyaman bagi para advokat. Ia bahkan tidak akan melarang advokat memiliki lebih dari satu kartu organisasi.

Menurut Tjandra, saat ini ada advokat yang memiliki dua, tiga, bahkan lebih kartu organisasi. Kondisi tersebut tidak bisa langsung dihadapi dengan larangan ataupun ancaman sanksi. “Saya tidak akan melarang. Punya kartu berapa pun. Tetapi yang paling penting adalah saya harus membuat rumah advokat AAI itu nyaman,” katanya.

Tjandra berharap kenyamanan yang diberikan tersebut membuat advokat memilih AAI secara sukarela. Dengan demikian, loyalitas anggota terbentuk secara natural, bukan karena paksaan. “Kami tidak akan mengancam anggota kami, misalnya punya dua kartu atau tiga kartu atau jadi pengurus di apa yang lain, tidak,” ujarnya.

Selain membenahi kualitas dan memperkuat keanggotaan, Tjandra akan melakukan konsolidasi organisasi. Kepengurusan DPP akan dibentuk lebih dulu, dilanjutkan penyusunan program kerja dan Rapat Kerja Nasional.

AAI juga akan melakukan roadshow ke daerah. Tjandra juga mendorong DPD dan DPC memperluas jaringan dengan membentuk lebih banyak DPC sekaligus meningkatkan jumlah anggota. “Tujuannya satu, mengibarkan bendera AAI ke seluruh pelosok nusantara,” pungkasnya.

Terkait pembelaan advokat, Tjandra menegaskan bagaimana prinsip dasar pembelaan yang dilakukan pihaknya. Menurut dia, setiap orang tetap memiliki hak yang harus dipenuhi dalam proses hukum, termasuk mereka yang dinyatakan bersalah. “Jika seseorang terbukti bersalah, yang kita bela adalah hak-haknya. Orang yang bersalah pun tetap punya hak yang harus dipenuhi,” katanya.

Sementara itu, Johanes Dipa Widjaja, Ketua Komisariat Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Surabaya (IKA FH Ubaya) menyambut positif terpilihnya Tjandra sebagai Ketua Umum AAI. Ia berharap di bawah kepemimpinan Tjandra, AAI mampu menjaga nilai organisasi, merangkul perbedaan, dan menyatukan para anggota. “Terpilihnya Prof. Dr. KPHA Tjandra Sridjaja sebagai Ketua Umum AAI membawa harapan baru. Beliau memiliki semangat untuk merangkul dan menyatukan. Semoga di bawah kepemimpinan Prof. Tjandra, AAI semakin maju, besar, dan solid sebagai rumah besar yang mempersatukan para advokat,” ujarnya.

Sebelumnya pada sidang Pleno 2 Munaslub AAI, Tjandra Sridjaja Pradjonggo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum AAI masa bakti 2026–2031. Efran Helmi Juni, Ketua Pimpinan Sidang Munaslub AAI mengatakan, seluruh 19 DPC menyepakati satu nama Tjandra. Penetapan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 08/Munaslub/AAI/IX/2026 yang sekaligus mengamanatkan pembentukan kepengurusan baru paling lambat 40 hari. (arf/tit)