JEMBER, Beritametro id– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Widarto, S.S., dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), melaksanakan kegiatan reses masa Persidangan ke-I Tahun 2026 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Sabtu 14/03/26

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi wakil rakyat untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta menyampaikan laporan kinerja kepada konstituennya.

Dalam keterangannya kepada sejumlah media, Widarto menjelaskan bahwa dirinya terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember melalui daerah pemilihan (dapil) 2. Oleh karena itu, ia memilih Kantor DPC PDI Perjuangan yang juga berada di wilayah dapil tersebut sebagai lokasi pelaksanaan reses.

“Karena Kantor DPC PDI Perjuangan ini berada di dapil 2, maka saya menyelenggarakan kegiatan reses di sini agar masyarakat lebih mudah menjangkaunya,” ujar Widarto.

Menurutnya, kegiatan reses bukan sekadar agenda formal anggota dewan, melainkan ruang dialog yang sangat penting antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diperjuangkan di parlemen harus berangkat dari kebutuhan dan suara rakyat.

“Tuan saya adalah rakyat. Maka sebagai wakil mereka, saya berkewajiban melaporkan apa saja yang sudah kami lakukan kepada tuan saya,” ungkapnya dengan penuh makna.

Dalam kesempatan tersebut, Widarto juga memaparkan sejumlah fokus kinerja yang selama ini diperjuangkan di DPRD Kabupaten Jember, salah satunya terkait tata ruang wilayah dan penanganan banjir yang kerap menjadi persoalan di beberapa daerah.

Ia menjelaskan bahwa penanganan banjir tidak seharusnya hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Menurutnya, pendekatan yang lebih tepat adalah dengan langkah preventif melalui pengelolaan tata ruang yang baik serta perlindungan kawasan hulu sungai.

“Kami sudah menyampaikan kepada pihak eksekutif bahwa penanganan banjir tidak boleh hanya reaktif ketika banjir sudah terjadi. Dampaknya sangat besar, baik bagi masyarakat maupun anggaran daerah,” jelasnya.

Di Kabupaten Jember sendiri terdapat beberapa sungai besar yang menjadi aliran utama, di antaranya Sungai Jompo, Sungai Bedadung, dan Sungai Mayang. Menurut Widarto, kondisi kawasan hulu sungai menjadi faktor penting yang harus dijaga agar tidak memperparah potensi banjir di wilayah hilir.

“Sungai-sungai tersebut memiliki hulu yang harus dijaga kelestarian hutannya. Jika kawasan hulu rusak, maka masyarakat yang tinggal di wilayah hilir akan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengaturan tata ruang wilayah agar alih fungsi lahan tidak terjadi secara masif tanpa perencanaan yang matang. Jika terlalu banyak lahan yang dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan atau bangunan, maka kemampuan tanah untuk menyerap air akan semakin berkurang.

“Kita masih memiliki pekerjaan rumah terkait Perda Tata Ruang. Hal ini harus menjadi perhatian bersama agar pembangunan tetap seimbang dengan kelestarian lingkungan,” tambahnya.

Melalui kegiatan reses ini, Widarto membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, maupun masukan terkait pembangunan daerah. 

Ia menegaskan bahwa setiap masukan dari warga akan menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan daerah yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Kami menampung semua masukan dari warga sebagai dasar utama dalam merumuskan kebijakan daerah yang pro-rakyat,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu topik penting yang mendapat perhatian khusus. 

DPRD Jember, kata Widarto, terus mendorong pemerintah daerah agar memastikan program ini berjalan dengan optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas makanan yang disalurkan melalui program tersebut agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Widarto juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program MBG di lapangan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan program tersebut berjalan transparan dan tepat sasaran.

“Jika ada temuan di lapangan, jangan takut untuk melapor atau menyampaikan kritik. Jangan sampai ada intimidasi terhadap warga yang menyampaikan pendapat,” tegasnya.

Ia bahkan meminta masyarakat untuk langsung melaporkan kepada DPRD jika menemukan indikasi penurunan kualitas layanan makanan dalam program tersebut.

“Segera laporkan kepada kami di DPRD, dan kami akan menindaklanjuti setiap temuan yang ada,” ujarnya.

Sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program, Widarto mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jember yang sedang menjalani proses evaluasi atau suspend.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan program MBG agar berjalan lebih baik ke depan.

“Ini merupakan langkah maju untuk memperbaiki program MBG agar benar-benar berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (dik/Ria)