SURABAYA (BM) – Menurut rencana Jumat, 4 Oktober 2024, massa yang mengatasnamakan Gerakan Aspirasi Surabaya (GAS) dalam surat resminya merencanakan bakal ngluruk Kantor Bawaslu Jatim di Jalan Puncak Permai II.

Abdul Aziz, Koordinator Lapangan (Korlap) GAS saat dikonfirmasi membenarkan jika Jumat esok akan melakukan unjuk rasa (Unras) dengan mengerahkan ratusan massa sebagai unras jilid II di Kantor Bawaslu Jatim terkait dugaan kasus penganiayaan dan pengancaman yang menjerat Ketua Bawaslu Surabaya Novli Bernado Thyssen.

“Iya mas saat ini kami masih melakukan konsolidasi internal,” ujar Abdul Aziz saat dihubungi melalui whatsappnya, Kamis (3/10/2024).

Aziz meminta Bawaslu Jatim segera melakukan pemanggilan terhadap Ketua Bawaslu Surabaya atas dugaan kasus pemukulan dan meminta memberikan sanksi etik berupa pemberhentian terhadap Ketua Bawaslu Surabaya.

“Kedua, aparat penegak hokum (APH) untuk segera melakukan konferensi pers terhadap kasus tersebut, guna memberikan kejelasan kepada publik, karena sudah merusak citra kota pahlawan. Ketiga, meminta DKPP untuk segera menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap ketua bawaslu karena telah melanggar etik dengan melakukan kekerasan seksual di lingkungan kerja (pemukulan) dan Keempat, meminta DKPP untuk segera memulihkan citra kelembagaan bawaslu kota surabaya akibat perilaku ketua bawaslu surabaya tersebut,” ungkap Aziz.

Aziz mengungkapkan tuntutan ini yang pertama, Ketua Bawaslu Surabaya banyak permasalahannya selama menjabat  mulai dari Pileg 2024 lalu yang tidak di tindakan lanjuti sehingga masuk ke DKPP.

“Dan sekarang dugaaan pemukulan yang di lakukan Ketua Bawaslu sehingga bisa menghebebohkan Kota Surabaya. Kami dari Gerakan Aspirasi Surabaya akan menggelar aksi di Polrestabes Surabaya untuk mendorong APH segera melakukan menyelidiki dan penyidikan atas kasus dugaan pemukulan,” ulasnya.

Dan GAS sambungnya akan melakukan rapat internal (GAS ) akan di agendakan untuk melakukan Demonstrasi di DKPP agar Ketua Bawaslu Surabaya  di berikan sangsi etik berhentian secara tidak hormat. 

“Kekerasan terhadap perempuan tidak dapat ditolerir mengingat pelakunya merupakan pejabat publik,” pungkasnya.