SURABAYA (BM) - Tim kuasa hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Selasa (23/7/2024). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan penyelewengan dana Bantuan Partai Politik (Banpol) yang dilaporkan sejumlah kader PSI.

Deny Marcury Lumbangaol, salah satu kuasa hukum DPD PSI Surabaya mengatakan, kedatangannya untuk menanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi dana Banpol 2023. “Kami sudah bertemu dengan pihak Kejari Tanjung Perak. Untuk hasil pertemuan beberapa hari kedepan akan diumumkan oleh pihak kejaksaan,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pengembalian dana Banpol bisa menghentikan kasus ini, Deny enggan menjawab. Menurutnya, hal itu bukan kewenangan pihaknya.

Deny mengaku, menyerahkan keputusan atas penanganan perkara ini ke aparat hukum karena menghormari asas praduga tidak bersalah. “Jangan menjustifikasi bahwa seseorang bersalah. Biar pengadilan yang memutuskan,” ujarnya.

Sementara itu, Abdul Ghoni, Sekretaris DPD PSI Surabaya mengatakan, PSI tidak pernah mengetahui adanya kabar mengenai pengembalian dana Banpol. “Banpol dikelola oleh lembaga, harusnya yang mengembalikan lembaga. Kalau personil ya ditanyakan saja ke yang bersangkutan,” katanya.

I Made Mahendra Iswara, Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Tanjung Perak mengaku belum bisa memberikan penjelasan. “Nanti kami jelaskan secara detail, biar ga salah kata,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengembalian dana banpol dibenarkan Erick Komala, mantan Ketua PSI Surabaya. Menurutnya, pengembalian dana banpol merupakan keputusannya agar polemik dugaan penyelewengan dana banpol tidak semakin berlarut. Proses pengembalian dana Banpol dilakukan pasca sejumlah kader PSI membuat laporan ke Polda Jatim dan Kejari Tanjung Perak. (arf/tit)