SURABAYA (BM) - Eksekusi rumah di Jalan Laguna Selatan, Pakuwon City, Surabaya, Kamis (11/9/2025), menyisakan polemik. Juru sita Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tetap melaksanakan eksekusi meski mendapat penolakan dari pihak yang pemilik rumah yakni Geovani, melalui tim kuasa hukumnya.

Kuasa hukum Geovani, M. Imron Salim, bersama Deny Pratika, dan Sukarno menegaskan pelaksanaan eksekusi tersebut cacat hukum. Mereka menyebut putusan nomor 1050/Pdt.G/2023/PN Sby yang dijadikan dasar eksekusi tidak relevan, sebab Geovani sejak 2013 telah menguasai dan menempati rumah tersebut berdasarkan putusan perkara 791/Pdt.G/2017/PN Sby.

Imron menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan permohonan penghentian atau penundaan eksekusi sejak 8 September 2025. Bahkan, gugatan perlawanan eksekusi telah mereka daftarkan dengan Nomor Perkara 1010/Pdt.Bth/2025/PN Sby sejak 3 September 2025. Namun, menurutnya, seluruh upaya itu diabaikan pengadilan.

Ia sangat menyayangkan eksekusi tetap dilakukan padahal masih ada proses hukum lain yang berjalan. “Tim kuasa hukum akan menempuh jalur hukum, baik pidana maupun perdata, demi melindungi hak-hak klien kami,” tegas Imron.

Geovani sendiri mengaku kecewa atas eksekusi tersebut. Ia merasa rumah yang ditempatinya lebih dari sepuluh tahun seolah tidak memiliki nilai hukum.

Bahkan, Geovani menilai aparat bersikap represif saat proses eksekusi berlangsung. “Ini rumah kami, hak kami. Tapi kami diperlakukan seperti penjahat. Aparat katanya hanya mengamankan, tapi kenyataannya mereka mendorong dan membatasi gerak kami,” ungkap Geovani dengan nada kecewa.

Lebih lanjut, Geovani menantang pihak pemohon eksekusi yakni Ong Hengky Ongkywijaya, agar berani menghadapi proses hukum secara terbuka. “Saya tidak takut. Bahkan sampai mati pun saya tidak takut. Tapi jangan berlindung di balik pengadilan. Hadapilah secara fair,” tandasnya. (arf/tit)